BINJAI,GEMAPROKLASI.com– Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Jonatan Tarigan, menggelar kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemanfaatan Perhutanan Sosial.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 9 November 2026, bertempat di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Acara dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan kelurahan, serta jajaran pengurus PDI Perjuangan.
Dalam kegiatan tersebut, Jonatan Tarigan melalui asistennya menyampaikan penjelasan mengenai pentingnya program perhutanan sosial sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat hukum adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program perhutanan sosial memiliki lima skema utama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Adapun lima skema perhutanan sosial tersebut meliputi:
1. Hutan Desa (HD)
Hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaannya dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.
Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, rotan, dan getah, serta mengembangkan potensi ekowisata.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Hutan Kemasyarakatan merupakan kawasan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya kelompok tani hutan, dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Hutan Tanaman Rakyat merupakan hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang dibangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau koperasi tani hutan.
Tujuannya untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4. Hutan Adat
Hutan Adat merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan ditetapkan sebagai hutan adat. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal serta aturan adat yang berlaku.
5. Kemitraan Kehutanan (KK)
Kemitraan Kehutanan merupakan bentuk kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang perizinan pemanfaatan hutan, maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Skema tersebut bertujuan memberikan akses ekonomi kepada masyarakat sekitar hutan sekaligus membantu menyelesaikan potensi konflik lahan.
Dalam kesempatan tersebut, Jonatan Tarigan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, serta tidak membuang sampah sembarangan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar membiasakan pola hidup sehat dan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan demi kepentingan bersama.
Selain menyampaikan sosialisasi, Jonatan Tarigan turut memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Bantuan tersebut disampaikan melalui Junaidi yang akrab disapa Zuzun, selaku Ketua Ranting PDI Perjuangan Kelurahan Rambung Dalam.
Sementara itu, Lurah Rambung Dalam, Rendro, SH, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jonatan Tarigan yang telah bersedia hadir dan turun langsung menemui masyarakat di wilayahnya.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang selama ini diharapkan dapat memperoleh perhatian dari para wakil rakyat.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat nantinya dapat ditindaklanjuti dan direspons dengan baik sesuai kewenangan serta kebutuhan di lingkungan Kelurahan Rambung Dalam.
Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Binjai Selatan, Mulyadi Barus, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun sinergi dan kerja sama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia menegaskan pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kecil, agar berbagai persoalan dan kebutuhan warga dapat diperjuangkan serta memperoleh perhatian.
“Kita harus bisa bersinergi dan bekerja sama dalam segala bentuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Rambung Dalam dan Kecamatan Binjai Selatan. Kepentingan rakyat kecil harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Erlinawati yang mewakili DPC PDI Perjuangan Kota Binjai, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Binjai Selatan Mulyadi Barus, Lurah Rambung Dalam Rendro, SH, Bhabinkamtibmas Aipda Mardianto, tokoh agama Ustaz Saipul, tokoh masyarakat, serta Ketua Ranting PDI Perjuangan Kelurahan Rambung Dalam Junaidi (Zuzun).
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami program perhutanan sosial, termasuk manfaat dan tata cara pengelolaannya, sehingga ke depan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
( Irwin Siregar )
Komentar