PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT | GEMAPROKLAMSI.COM – Persoalan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Nagari Limau Gadang, Kabupaten Pesisir Selatan, semakin menjadi sorotan.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku bukan hanya kebingungan mengenai status bantuan yang mereka terima, tetapi juga merasa tertekan setelah persoalan yang mereka adukan diberitakan, Senin/12/Oktober/2026.
Yang menjadi perhatian serius, menurut pengakuan KPM, setelah pemberitaan muncul justru terdapat permintaan agar berita dihapus dan penerima manfaat membuat pernyataan permintaan maaf kepada publik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: mengapa masyarakat penerima manfaat yang menyampaikan pengaduan justru mengaku diminta meminta maaf, sementara persoalan bantuan yang mereka pertanyakan belum mendapatkan penjelasan secara terbuka dan tuntas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang KPM menyampaikan kepada redaksi bahwa persoalan bantuan PKH tersebut bukan persoalan baru.
Menurut keterangan KPM, mereka pernah meminta penjelasan kepada pendamping PKH yang disebut bernama PK Mul mengenai status bantuan yang diterima.
KPM mengaku mendapat penjelasan bahwa bantuan tersebut telah berstatus top up. Bahkan, menurut pengakuan mereka, informasi tersebut sempat diperlihatkan melalui komputer.
Namun, KPM mengaku masih belum mendapatkan penjelasan yang benar-benar memberikan kepastian. Mereka kemudian berusaha melakukan pengecekan lebih lanjut, termasuk mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak bank.
Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, pihak bank disebut akan melakukan pemeriksaan apabila informasi mengenai persoalan bantuan tersebut disampaikan secara resmi.
Sampai berita ini diterbitkan, persoalan yang dipertanyakan KPM masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Persoalan kemudian berkembang setelah pengaduan KPM diberitakan oleh MEDIALIPUTAN6.com
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan dibuat berdasarkan pengaduan masyarakat, keterangan narasumber, komunikasi serta informasi yang diterima redaksi.
Namun setelah berita diterbitkan, menurut pengakuan KPM, pihak yang disebut sebagai pendamping PKH, PK Mul, mempersoalkan pemberitaan tersebut dan meminta agar berita dihapus.
Tidak berhenti di situ, KPM juga mengaku diminta membuat pernyataan permintaan maaf kepada publik dan kalau tidak dihapus tidak akan mendapatkan bantuan lagi dan masalah jadi panjang.
Jika pengakuan tersebut benar, kondisi ini tentu patut dipertanyakan.
Mengapa KPM yang menyampaikan keluhan justru diminta meminta maaf, sementara pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan sebenarnya memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, hak jawab maupun hak koreksi?
GEMAPROKLAMSI.com menilai penyelesaian persoalan seharusnya diarahkan pada pembuktian fakta dan klarifikasi, bukan membuat masyarakat penerima bantuan merasa takut untuk menyampaikan keluhan.
Sejumlah KPM juga mengaku mengalami tekanan setelah persoalan tersebut berkembang.
Mereka bahkan menyampaikan adanya dugaan pernyataan bahwa bantuan sosial dapat dihentikan apabila pemberitaan tidak dihapus.
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan tersebut masih merupakan pengakuan KPM dengan bukti surat pernyataan yang dibuat KPM atas penekanan oleh para oknum pak Mul dan para petugas yang terlibat dalam pembuatan surat tersebut.
Namun apabila benar terdapat tekanan atau ancaman yang dikaitkan dengan keberlangsungan bantuan sosial, persoalan tersebut patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Sebab, program bantuan sosial semestinya memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan membuat penerima manfaat merasa takut ketika mempertanyakan status atau hak bantuan mereka.
Salah seorang KPM bernama Ipit, bersama ibunya, juga mengaku pernah didatangi pihak pemerintah nagari.
Menurut pengakuannya, mereka diminta membuat pernyataan permintaan maaf dan mengunggahnya melalui media sosial.
Ipit mengaku mengalami tekanan emosional. Ia menyebut pernah berada di kantor sejak pagi hingga sore dan menangis karena merasa terus didesak untuk mengikuti arahan tertentu.
Ia juga mengaku diminta membuat serta menandatangani surat tertentu.
Terkait isi surat, siapa yang membuat, siapa yang memberikan arahan, serta apa tujuan dokumen tersebut, masih perlu diklarifikasi secara langsung kepada seluruh pihak terkait.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai fungsi pendamping dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Masyarakat penerima manfaat membutuhkan pendamping yang mampu memberikan penjelasan, membantu menyelesaikan persoalan administrasi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Bukan sebaliknya, membuat KPM merasa takut ketika mempertanyakan persoalan bantuan yang mereka terima.
Jika nantinya terbukti terdapat tekanan kepada KPM untuk menghapus pemberitaan atau membuat permintaan maaf, maka persoalan tersebut patut diperiksa secara objektif oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Jangan sampai masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit justru tidak berani menyampaikan keluhan karena khawatir bantuan sosial mereka bermasalah.
MEDIALIPUTAN6.com menegaskan bahwa pemberitaan mengenai persoalan PKH di Limau Gadang tidak dibuat untuk meminta uang, imbalan maupun keuntungan kepada KPM ataupun pihak pendamping.
Pemberitaan berangkat dari pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada redaksi agar mendapatkan perhatian dan klarifikasi.
Apabila terdapat informasi yang dianggap tidak benar atau merugikan, pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sesuai mekanisme yang berlaku.
Persoalan ini dinilai tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat pendamping ataupun pemerintah nagari.
Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan PKH di tingkat kecamatan, termasuk memeriksa dugaan tekanan terhadap KPM serta kinerja pendamping yang disebut dalam pengaduan.
Menurut informasi yang diterima redaksi, terdapat dugaan bahwa masih ada KPM di tingkat kecamatan yang belum mendapatkan hak bantuan sebagaimana mestinya atau masih mengalami persoalan bantuan yang belum diselesaikan.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya tidak lagi sebatas satu KPM dengan seorang pendamping.
Hal tersebut perlu diperiksa sebagai kemungkinan adanya persoalan yang lebih luas dalam pelaksanaan dan pengawasan PKH di tingkat kecamatan.
GEMAPROKLAMSI.com juga meminta Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan memastikan apakah seluruh KPM yang terdaftar benar-benar menerima bantuan sesuai ketentuan.
Dugaan Pendamping Dilindungi, Pemerintah Diminta Periksa
Lebih jauh, berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, muncul dugaan bahwa pihak yang seharusnya memberikan pembinaan dan arahan kepada pendamping justru diduga tidak menyelesaikan persoalan secara objektif.
Bahkan terdapat dugaan bahwa oknum tertentu justru melindungi PK Mul dan diduga bersama-sama memberikan tekanan kepada KPM agar persoalan tidak berkembang.
Tuduhan tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan keterangan KPM dan wajib dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya menerima laporan dari jajaran di bawahnya.
Apabila benar terdapat pihak yang melindungi kesalahan atau ikut melakukan tekanan terhadap KPM, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai aturan.
Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak benar, pihak yang disebut juga harus diberikan ruang untuk menjelaskan dan membuktikan keadaan sebenarnya.
Kemensos RI Diminta Sidak Langsung
Melihat semakin luasnya persoalan, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) diminta segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) apabila diperlukan.
Sidak dinilai penting agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi sebenarnya tanpa hanya mengandalkan laporan dari pihak yang berada di tingkat bawah.
Kemensos RI diminta menemui KPM secara langsung, mendengar keterangan mereka, memeriksa dokumen bantuan, mencocokkan data penerima dengan bantuan yang diterima, serta meminta keterangan dari pendamping, pihak kecamatan, pemerintah nagari dan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemeriksaan juga perlu menjawab sejumlah pertanyaan:
Benarkah bantuan KPM telah berstatus top up?
Benarkah terdapat KPM yang belum menerima haknya?
Apakah terdapat bantuan yang tertunda atau bermasalah?
Benarkah ada permintaan untuk menghapus pemberitaan?
Benarkah KPM diminta membuat pernyataan permintaan maaf?
Siapa yang memberikan arahan tersebut?
Apakah terdapat tekanan terhadap KPM?
Apakah ada pihak yang mengetahui persoalan tersebut tetapi tidak melakukan tindakan?
Jangan Sampai Pengawas Justru Melindungi yang Salah
GEMAPROKLAMSI.com meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan secara objektif.
Jika seorang pendamping terbukti melakukan kesalahan, jangan dilindungi. Berikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
Begitu pula apabila ditemukan pihak lain yang terbukti ikut melakukan tekanan, menyalahgunakan kewenangan, atau menutupi pelanggaran, maka harus diproses sesuai ketentuan.
Jika pelanggaran berat terbukti dilakukan oleh petugas atau pendamping, sanksi hingga pemberhentian dari tugas dapat diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
Namun semua itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar tuduhan.
Jangan sampai ada istilah orang dalam kemudian kesalahan ditutup-tutupi. Jangan pula rakyat kecil yang justru menjadi korban.
Pemerintah Pusat Diminta Jangan Hanya Percaya Laporan Bawah
Persoalan ini menjadi momentum bagi Kemensos RI untuk memastikan sistem pengawasan PKH benar-benar berjalan sampai tingkat paling bawah.
Pemerintah pusat jangan hanya menerima laporan administratif yang menyatakan semuanya berjalan baik.
Turun langsung ke lapangan. Temui KPM. Dengarkan keluhan mereka. Periksa data. Periksa dokumen. Cocokkan dengan penyaluran bantuan.
Jika ternyata seluruh proses berjalan sesuai aturan, masyarakat juga akan mendapatkan kepastian.
Namun apabila ditemukan penyimpangan, pemerintah harus berani mengambil tindakan.
Jangan Sampai KPM Takut Mengadu
Bantuan sosial merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, setiap persoalan penyaluran maupun administrasi harus diselesaikan secara terbuka, profesional dan berdasarkan data.
KPM yang mengalami persoalan seharusnya diberikan ruang untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan.
Jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya dibantu justru takut mengadu.
GEMAPROKLAMSI.com menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi PK Mul maupun pihak lainnya.
Namun, setiap pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan sosial layak mendapatkan perhatian, verifikasi dan pemeriksaan.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan dari PK Mul, Pemerintah Nagari Limau Gadang, pihak kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksana PKH, serta pihak terkait lainnya masih terbuka untuk diklarifikasi.
GEMAPROKLAMSI.com memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi secara terbuka, agar persoalan ini dapat dilihat berdasarkan fakta dan bukti.
Jika ada yang bersih, jelaskan dan buktikan. Jika ada yang salah, tindak sesuai aturan. Jika ada yang terbukti menutupi pelanggaran, jangan dilindungi.
Sebab rakyat kecil bukan objek untuk ditekan.
Kemensos RI dan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan dimohon segera turun sidak ke lapangan untuk memastikan apakah masih ada KPM yang belum memperoleh haknya serta mengusut dugaan tekanan terhadap masyarakat yang berani menyampaikan pengaduan.
Jangan main-main dengan rakyat kecil. Program bantuan sosial harus menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi ruang bagi siapa pun untuk menyalahgunakan kewenangan.
GEMAPROKLAMSI.com — Menampung Aspirasi Masyarakat, Mengedepankan Fakta dan Klarifikasi.
(Red)
Komentar