KARAWANG, JABAR | GEMAPROKLAMASI.com — Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), suhu politik di tengah masyarakat mulai menghangat. Para calon kepala desa bersama tim pemenangan dan pendukungnya tentu memiliki strategi masing-masing untuk meraih simpati masyarakat, Sabtu/17/Oktober/2026.
Namun ada satu hal yang jangan sampai dilupakan: Pilkades bukan perang saudara dan pers bukan bagian dari tim pemenangan calon.
Seluruh pendukung calon kepala desa diimbau untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas desa sejak tahapan kampanye, masa tenang hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbeda pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi. Yang tidak biasa adalah ketika perbedaan pilihan kemudian berubah menjadi saling menghujat, melakukan provokasi, intimidasi, ancaman bahkan tindakan anarkis.
Para pendukung harus memiliki mental siap menang dan siap kalah. Jika menang, jangan jumawa. Jika kalah, jangan membuat keributan.
Sebab setelah Pilkades selesai, para pendukung akan kembali menjadi tetangga, sahabat, saudara bahkan keluarga yang setiap hari hidup berdampingan.
WARTAWAN JANGAN JADI “BONEK” CALON
Di tengah panasnya kontestasi Pilkades, ada satu kelompok yang justru dituntut untuk semakin dingin dan objektif, yaitu insan pers.
Wartawan jangan sampai kehilangan independensinya hanya karena kedekatan dengan salah satu calon.
Pers bukan tim sukses. Pers bukan juru kampanye. Pers juga bukan “bonek” yang mati-matian membela salah satu calon kepala desa.
Pimpinan Redaksi GEMAPROKLAMASI.com, A. Widaswara, mengingatkan bahwa momentum Pilkades merupakan salah satu ujian nyata bagi profesionalisme wartawan di lapangan.
“Wartawan harus berdiri di tengah. Jangan menjadi alat kepentingan calon tertentu. Kalau memang ada fakta yang harus diberitakan, beritakan. Kalau ada yang perlu dikritisi, kritik berdasarkan data dan fakta, bukan karena suka atau tidak suka kepada calon,” tegas A. Widaswara.
Menurutnya, wartawan boleh mengenal calon, bersilaturahmi dengan calon, bahkan melakukan wawancara dengan calon. Namun hubungan tersebut tidak boleh menghilangkan independensi dalam pemberitaan.
Jangan sampai pemberitaan berubah menjadi promosi terselubung. Jangan pula media digunakan untuk menyerang calon tertentu hanya karena kepentingan kelompok atau kedekatan pribadi.
JANGAN JUAL NAMA PERS UNTUK KEPENTINGAN POLITIK
Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik harus memahami batas yang jelas antara produk jurnalistik dengan kepentingan kampanye.
Jika sebuah berita dibuat berdasarkan fakta, melalui proses jurnalistik, berimbang dan mengutamakan kepentingan publik, maka itulah kerja pers.
Sebaliknya, jika pemberitaan sengaja dibuat untuk mengangkat citra calon tertentu, menjatuhkan lawan, menggiring opini atau menyerang kandidat lain tanpa dasar yang jelas, maka publik patut mempertanyakan profesionalisme pemberitaan tersebut.
Jangan sampai kartu pers berubah fungsi menjadi kartu tim sukses.
Pilkades adalah pertarungan para kandidat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Wartawan tidak boleh ikut bertarung di dalamnya.
Tugas wartawan adalah mengawasi, menginformasikan dan mencerdaskan masyarakat, bukan menentukan siapa yang harus dipilih.
PENDUKUNG JANGAN PROVOKASI, CALON HARUS BISA MENGENDALIKAN TIM
Para calon kepala desa juga mempunyai tanggung jawab moral untuk mengendalikan pendukungnya.
Jangan hanya meminta pendukung bekerja keras memenangkan suara, tetapi ketika terjadi persoalan justru calon tidak mampu mengendalikan barisan pendukungnya.
Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, kekerasan, provokasi maupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan desa.
Jika ditemukan pelanggaran hukum, pihak yang melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, seluruh calon kepala desa harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa demokrasi tidak harus melahirkan permusuhan.
MENANG ATAU KALAH, DESA TETAP SATU
Pada akhirnya, siapa pun yang memperoleh suara terbanyak akan mendapatkan amanah u
Komentar