HALMAHERA SELATAN, Gemaproklamasi.com- Aktivitas pertambangan emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terus menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Di tengah persoalan legalitas pertambangan tanpa izin (PETI), warga berharap pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tidak tinggal diam dalam memperjuangkan kepastian hukum melalui percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan proses perizinan Pertambangan Rakyat (IPR).
Bagi sebagian warga Kusubibi dan masyarakat dari wilayah sekitar, aktivitas pertambangan tersebut bukan sekadar tempat mencari emas, melainkan juga sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga, nafkah anak dan istri, hingga biaya pendidikan anak-anak mereka.
Kondisi ini membuat masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir memberikan solusi yang nyata. Mereka menginginkan adanya jalan keluar yang memungkinkan aktivitas pertambangan rakyat berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan keselamatan pekerja, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya penambang, aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tambang juga turut dirasakan oleh kelompok masyarakat lainnya, termasuk buruh angkut material yang dikenal dengan sebutan kijang, serta pedagang ikan, kue, dan berbagai kebutuhan harian.
Sejumlah warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap masa depan ekonomi masyarakat lingkar tambang.
“Kalau bukan dari tambang ini, kami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil bekerja di sini, kami bisa menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak-anak, bahkan berharap mereka bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Kami berharap pemerintah memperhatikan nasib masyarakat kecil,” ungkap sejumlah penambang.
Aspirasi serupa disampaikan para pedagang yang berjualan di sekitar kawasan pertambangan. Menurut mereka, aktivitas tambang ikut menggerakkan perputaran ekonomi lokal karena para pekerja membutuhkan makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan lainnya.
“Dengan adanya aktivitas tambang, dagangan kami bisa lebih laku dibandingkan ketika aktivitas ekonomi sedang sepi. Kami yang hanya berjualan ikan, kue, dan kebutuhan lainnya juga ikut merasakan dampaknya. Karena itu, kami berharap pemerintah memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat di sekitar tambang,” ujar seorang pedagang.
Pemda Halsel dan Pemprov Malut Diminta Serius Perjuangkan WPR-IPR
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Basam Kasuba bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
Warga meminta agar proses pengusulan dan penetapan WPR, serta tahapan perizinan IPR, mendapat perhatian serius dan dipercepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi masyarakat, kepastian hukum menjadi hal penting agar mereka tidak terus berada dalam ketidakpastian saat mencari nafkah. Namun, upaya tersebut perlu dilakukan melalui prosedur yang sah, termasuk pemenuhan persyaratan perizinan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
Masyarakat juga berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan pertambangan Kusubibi dari sisi penertiban, tetapi turut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas tersebut.
Tambang Rakyat dan Persoalan Pengangguran
Keberadaan tambang Kusubibi dinilai turut membuka kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat, termasuk warga yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Aktivitas pertambangan juga menciptakan peluang usaha bagi pedagang kecil dan pelaku ekonomi di sekitar kawasan tambang.
Meski demikian, klaim mengenai besarnya penurunan angka pengangguran akibat aktivitas tambang masih memerlukan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemerintah diharapkan melakukan pendataan terhadap jumlah pekerja, dampak ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor tersebut.
Di sisi lain, persoalan legalitas, keselamatan penambang, penggunaan bahan berbahaya, dan dampak lingkungan tetap perlu menjadi perhatian bersama. Perjuangan untuk mewujudkan pertambangan rakyat yang legal harus berjalan seiring dengan upaya melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan.
Masyarakat Kusubibi berharap Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dapat mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar kejelasan mengenai WPR dan proses IPR tidak terus menjadi penantian tanpa kepastian.
Bagi warga, harapan mereka sederhana: memperoleh kesempatan bekerja secara legal, mendapatkan perlindungan hukum, menghidupi keluarga, dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan layak.
Kini masyarakat menanti langkah nyata pemerintah. Jangan biarkan persoalan legalitas tambang rakyat berlarut-larut tanpa solusi, sementara sebagian warga terus menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas pertambangan Kusubibi.
Wakaperwil.
(Alimudin)
Komentar