KARAWANG,JABAR | GEMAPROKLAMASI.COM- Penerapan barrier gate atau palang pembatas akses kendaraan di pintu masuk Mapolresta Karawang menuai kritik dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Karawang. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kepolisian.
Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun, menyampaikan kritik tersebut pada Kamis (22/10/2026). Ia menilai mekanisme akses kendaraan di Mapolresta Karawang perlu dievaluasi agar tidak menambah kesulitan bagi masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan.
“Sepengalaman saya selama ini, kayaknya cuma di Mapolresta Karawang yang seribet ini. Padahal di Polres, Polresta, Polda atau bahkan Mabes Polri sekalipun gak seribet di Mapolresta Karawang. Barrier gate cuma bikin ribet masyarakat yang berkunjung saja,” ujar Asep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Askun, perubahan status dari Polres menjadi Polresta semestinya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mempertanyakan kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk memarkirkan kendaraan di luar area Mapolresta dengan sistem parkir berbayar, sementara area parkir di dalam disebutnya diperuntukkan bagi kendaraan anggota kepolisian.
“Kalau begini ceritanya, lebih baik kembalikan lagi saja statusnya menjadi Mapolres. Karena pelayanannya bukannya meningkat, ini malah menurun,” katanya.
Askun juga mempertanyakan fungsi kantor kepolisian sebagai tempat pelayanan masyarakat apabila akses parkir bagi warga justru dibatasi. Ia berharap kebijakan pengaturan kendaraan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan.
“Sekarang begini, halaman parkir di dalam Mapolresta dikhususkan buat kendaraan anggota kepolisian. Sementara masyarakat diarahkan parkir di luar yang berbayar. Jadi sebenarnya ini kantor pelayanan masyarakat apa kantor atau rumah pribadi?” cetusnya.
Selain menyoroti kebijakan parkir, Askun mengaku akan melakukan pengecekan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang mengenai pengelolaan tempat parkir berbayar di samping Mapolresta Karawang. Pengecekan tersebut, menurutnya, diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk besaran retribusi yang diterima setiap bulan.
“Pasti akan saya cek ke Bapenda, apakah itu ada pemasukan PAD atau tidak. Kalau pun ada, berapa retribusi parkir yang masuk setiap bulannya,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, Askun mendesak agar penerapan barrier gate di Mapolresta Karawang dicabut atau dibatalkan. Ia menilai kebijakan pengaturan akses kendaraan perlu mempertimbangkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kepolisian.
Askun juga mengingatkan pentingnya kedekatan antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, semangat pelayanan yang humanis harus tercermin dalam kebijakan sehari-hari, termasuk dalam pengaturan akses masuk dan fasilitas parkir di lingkungan kantor kepolisian.
“Ingat loh! Slogan Kapolri sekarang itu ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Artinya, polisi sekarang memang harus lebih humanis dan lebih dekat dengan masyarakat. Sekarang gimana mau dekat dengan masyarakat, soal parkir kendaraan saja malah dikhususkan untuk anggota polisi,” tandasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Mapolresta Karawang mengenai alasan penerapan barrier gate, pengaturan parkir kendaraan pengunjung, maupun penjelasan terkait pengelolaan parkir berbayar yang disoroti tersebut.
Reporter: A.Widaswara
Komentar