KARAWANG, JABAR | GEMAPROKLAMASI.com – Masyarakat Poponcol, Kabupaten Karawang, kembali menyerukan aksi damai jilid II pada Rabu, 7 Oktober 2026. Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 07.30 WIB hingga selesai.
Berdasarkan seruan aksi yang beredar, massa akan berkumpul di Alun-Alun Karawang sebelum bergerak menuju Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan pertanahan dan tata ruang yang selama ini menjadi perhatian warga Poponcol.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta adanya evaluasi terhadap kepemimpinan Kantor BPN Karawang serta mendesak adanya penyelesaian dan kepastian mengenai sertifikat tanah masyarakat Poponcol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga berharap persoalan sertifikat tersebut dapat segera memperoleh kejelasan dan penyelesaian berdasarkan data serta dokumen pertanahan yang sah.
Selain mendatangi BPN, massa juga akan menyampaikan aspirasi ke Kantor Dinas PUPR Karawang. Warga meminta penjelasan mengenai siteplan kawasan Podomoro Parkland Karawang, khususnya yang berkaitan dengan wilayah Poponcol.
Masyarakat juga menyoroti persoalan yang mereka sebut sebagai hilangnya atau berkurangnya area danau resapan serta persoalan saluran drainase yang menurut mereka terdampak aktivitas perusahaan.
Tidak hanya itu, warga mempertanyakan kesesuaian siteplan dengan dokumen AMDAL tahun 2020. Mereka meminta Dinas PUPR maupun instansi terkait memberikan penjelasan secara transparan mengenai dokumen perencanaan, tata ruang, serta perizinan yang menjadi dasar pembangunan kawasan tersebut.
Dalam seruan aksi, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap keberadaan fasilitas atau lahan yang menurut mereka berkaitan dengan kepentingan masyarakat Poponcol.
Aksi damai jilid II ini disebut mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan, di antaranya Karang Taruna dari beberapa wilayah seperti Tanjungmekar, Adiarsa Barat, Mekarjati, Karangpawitan dan Balarea.
Sejumlah organisasi lainnya juga disebut memberikan dukungan, termasuk Sapu Jagat, BPPKB Banten serta Law Office Eigen Justisia.
Masyarakat berharap aksi tersebut dapat menjadi momentum bagi BPN Karawang dan Dinas PUPR untuk membuka ruang dialog serta memberikan jawaban secara terbuka terhadap berbagai persoalan yang dipersoalkan warga.
Warga juga meminta agar penyelesaian persoalan dilakukan berdasarkan aturan, dokumen resmi dan kepentingan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, seluruh persoalan terkait sertifikat, siteplan, AMDAL, dan area resapan tersebut masih merupakan aspirasi serta tudingan yang disampaikan masyarakat. Keterangan resmi dari BPN Karawang, Dinas PUPR Karawang dan pihak pengembang masih diperlukan untuk menjelaskan persoalan tersebut secara utuh.
Reporter: A. Widaswara
Komentar