KARAWANG, JABAR| GEMA PROKLAMASI.COM — Kebakaran yang menghanguskan kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 22.54 WIB terus menjadi sorotan publik. Terlebih, bagian yang terbakar disebut merupakan gudang penyimpanan arsip atau dokumen pertanahan.
Sehari setelah kejadian, Kamis (15/10/2026), beredar informasi mengenai adanya sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut mendatangi lokasi kebakaran. Namun, hingga kini informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak KPK maupun aparat penegak hukum.
Kabar tersebut turut menjadi perhatian sejumlah pemerhati kebijakan publik. Bahkan, muncul dugaan bahwa kebakaran tersebut tidak semata-mata disebabkan persoalan teknis, melainkan kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau sabotase.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H. (Askun), mengaku mendapatkan informasi terkait kedatangan penyidik KPK tersebut.
“Saya mendapatkan kabar itu, yakni malam harinya kebakaran dan di situ ada Wamen, kemudian besoknya ada penyidik KPK. Disinyalir kuat tadinya mau melakukan penggeledahan, tapi keburu kebakaran pada malam harinya,” ujar Askun, Selasa (20/10/2026).
Meski demikian, Askun menegaskan bahwa informasi tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Soroti Kasus 280 Hektare Lahan Kawasan Hutan di KIIC
Menurut Askun, persoalan kebakaran kantor ATR/BPN Karawang tidak hanya berkaitan dengan dokumen sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) warga Poponcol yang hingga kini belum kunjung diterbitkan.
Ia juga menyoroti persoalan sekitar 280 hektare lahan kawasan hutan di Telukjambe yang disebut telah beralih fungsi menjadi kawasan industri di Karawang International Industrial City (KIIC).
Askun menyebut persoalan tersebut telah berlangsung sejak 2017 dan berdampak terhadap para petani penggarap kawasan hutan. Ia menduga terdapat persoalan mafia tanah dan tumpang tindih status lahan yang perlu diusut secara serius.
“Sebelumnya pihak ATR/BPN Karawang kan sudah berjanji tidak akan memperpanjang SHGB yang masa berlakunya akan habis pada 2028. Nah, sekarang tinggal keberanian Pemkab Karawang melalui aparat gabungan, berani tidak membongkar pabrik-pabrik di KIIC yang menempati kawasan hutan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan tumpang tindih kawasan hutan dengan kawasan industri.
“Karena kan sudah ada keterangan dari Menhut, Perhutani dan ATR/BPN Karawang yang mengakui bahwa itu telah terjadi tumpang tindih lahan kawasan hutan dengan industri. Pertanyaannya, berani tidak mereka membongkar untuk mengembalikannya ke kawasan hutan?” ujar Askun.
Minta Hasil Puslabfor Dibuka ke Publik
Hampir sepekan setelah kebakaran, belum terdapat penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik mengenai hasil penyelidikan penyebab kebakaran tersebut.
Askun pun meminta Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri yang menangani pemeriksaan lokasi kebakaran agar menyampaikan hasilnya secara transparan.
“Penyelidikannya kan bukan sama Polresta Karawang atau Polda Jawa Barat, tapi langsung oleh Mabes Polri. Makanya kita minta hasil penyelidikannya dibuka dan disampaikan secara transparan,” pintanya.
Menurutnya, keterbukaan hasil penyelidikan sangat penting untuk menghindari berkembangnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Jadi saya minta kasus insiden kebakaran kantor ATR/BPN Karawang ini diusut secara profesional, akuntabel dan transparan. Karena dugaan unsur kesengajaan dan sabotasenya sangat kuat. Ini bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan kasus-kasus mafia tanah yang selama ini terjadi,” pungkas Askun.
Rieke Diah Pitaloka: Publik Wajar Curiga
Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga menyoroti kebakaran kantor ATR/BPN Karawang tersebut.
Rieke mengaku kaget karena kebakaran yang terjadi pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 22.54 WIB itu menghanguskan gudang arsip atau dokumen pert
Komentar