KARAWANG,JABAR | GEMA PROKLAMASI.COM— Polemik terkait dugaan aliran uang koordinasi dalam pekerjaan proyek jalan lingkungan di dua titik wilayah Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, kembali menjadi perhatian publik, Rabu/21/Oktober/2026.
Ahmad Alexa menilai persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada saling bantah mengenai ada atau tidaknya komunikasi sebelum pemberitaan diterbitkan. Menurutnya, apabila terdapat pihak yang merasa keberatan dengan isi pemberitaan, persoalan tersebut sebaiknya dijawab dengan klarifikasi terbuka dan bukti yang valid.
“Kalau memang merasa pemberitaan itu tidak benar, jangan hanya mengatakan tidak ada konfirmasi. Tunjukkan buktinya. Kebohongan harus dibayar dengan bukti yang valid, bukan dengan alasan,” tegas Ahmad Alexa, Rabu (21/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ahmad menjelaskan, sebelum berita diterbitkan, upaya menghubungi pihak yang bersangkutan disebut telah dilakukan melalui telepon dan pesan. Namun, menurut keterangannya, telepon tidak diangkat dan pesan yang dikirim belum dibuka.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut untuk berani memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
“Kalau memang semuanya benar dan tidak ada persoalan, silakan buka secara terang. Kalau ada uang titipan, harus jelas uang itu untuk apa, diterima oleh siapa, diserahkan kepada siapa dan digunakan untuk kepentingan apa. Jangan sampai uang yang dititipkan justru disalahgunakan,” ujarnya.
Ahmad juga meminta agar dugaan mengenai uang titipan maupun uang koordinasi tidak hanya menjadi isu di tengah masyarakat. Menurutnya, apabila memang terdapat bukti adanya penyalahgunaan dana, maka bukti tersebut harus diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau benar ada oknum yang memakan uang titipan, harus ada bukti yang valid dan harus diproses sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar cerita tanpa pernah melihat bukti. Sebaliknya, jangan juga seseorang dituduh tanpa dasar,” katanya.
Untuk memastikan kondisi pekerjaan di lapangan, Ahmad mendorong pelaksana proyek bersama pejabat bidang terkait dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang turun langsung ke lokasi.
Ia juga mengusulkan agar dilakukan klarifikasi terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai pekerjaan, anggaran, pelaksanaan serta pihak-pihak yang terlibat.
“Turun langsung ke lapangan. Lihat pekerjaannya, periksa kondisinya dan jelaskan kepada masyarakat. Kalau memang tidak ada masalah, buktikan. Kalau ada persoalan, selesaikan sesuai aturan,” tegas Ahmad.
Polemik ini sebelumnya juga menyoroti dugaan adanya aliran dana koordinasi, dugaan pungutan liar atau gratifikasi, serta persoalan papan informasi publik dan pengawasan pekerjaan proyek.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. Sampai berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh tudingan yang beredar.
Redaksi memberikan ruang yang sama kepada Herlan, pelaksana proyek, maupun pihak Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi disertai data atau dokumen yang dapat diverifikasi.
Redaksi akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini dan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, serta praduga tak bersalah.
Reporter: wa Qosim
Komentar