KARAWANG,JABAR | GEMA PROKLAMASI.com- Pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkungan di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, yang bersumber dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, menuai sorotan, Rabu/21/Oktober/2026.
Selain mempertanyakan transparansi anggaran dan pengawasan pekerjaan, muncul informasi mengenai dugaan uang koordinasi sebesar Rp 3 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan Herlan, petugas Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Desa Sedari.
Sorotan tersebut disampaikan Ahmad Alexa, pemuda asal Kecamatan Cibuaya, yang mendesak adanya klarifikasi terbuka serta pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek di dua titik jalan lingkungan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ahmad, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dugaan penyerahan uang koordinasi sebesar Rp 3 juta dari pihak pelaksana proyek. Uang tersebut disebut diperuntukkan bagi lingkungan dan sejumlah lembaga kemasyarakatan.
Namun, muncul informasi bahwa dana yang disalurkan hanya sebesar Rp 1 juta.
Ahmad menegaskan, informasi mengenai jumlah uang, pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima, tujuan penggunaan, serta dugaan selisih dana tersebut masih harus dibuktikan dan diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
“Kalau memang benar ada uang koordinasi Rp 3 juta, tetapi yang dibagikan hanya Rp 1 juta, tentu publik berhak mempertanyakan ke mana sisanya. Apalagi jika benar ada keterlibatan oknum perangkat desa dalam pengelolaannya. Apa kapasitas dan kewenangannya?” ujar Ahmad Alexa.
Uang Titipan Harus Jelas Peruntukannya
Ahmad menegaskan bahwa apabila benar terdapat uang yang dititipkan atau diserahkan untuk kepentingan lingkungan maupun lembaga kemasyarakatan, maka dana tersebut harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, uang yang diberikan untuk kepentingan tertentu bukan semestinya menjadi keuntungan pribadi bagi pihak yang menerima atau mengelolanya.
“Kalau memang uang itu dititipkan untuk kepentingan lingkungan atau lembaga, jangan sampai kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oknum. Harus jelas siapa yang menerima, berapa jumlahnya, untuk apa penggunaannya, dan berapa yang benar-benar disalurkan,” tegas Ahmad.
Ia meminta pihak yang diduga menerima atau mengelola dana tersebut dapat memberikan penjelasan secara terbuka apabila memang benar menerima uang dimaksud.
Ahmad juga meminta agar apabila terdapat bukti penerimaan dan penyaluran, seluruhnya dapat diperiksa sehingga masyarakat mengetahui secara jelas alur penggunaan dana tersebut.
Ia menilai, apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian atau terdapat keuntungan pribadi dari uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, maka persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, dugaan tersebut belum dapat disebut sebagai tindak pidana maupun pelanggaran hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti yang cukup oleh pihak berwenang.
Minta Camat dan Pemerintah Desa Klarifikasi
Ahmad Alexa mendesak Camat Cibuaya, Sekretaris Camat Cibuaya, serta Kepala Desa Sedari segera meminta klarifikasi kepada Herlan selaku petugas Trantib Desa Sedari.
Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak menjadi prasangka serta tidak merugikan pihak-pihak yang namanya disebut.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan menjadi bola liar. Kalau memang tidak ada masalah, jelaskan secara terbuka. Kalau ada persoalan, harus ditelusuri sesuai aturan,” katanya.
Papan Informasi Proyek Turut Dipertanyakan
Selain persoalan dugaan uang koordinasi, Ahmad juga menyoroti transparansi pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan.
Ia mempertanyakan papan informasi proyek yang menurut pengamatannya tidak terlihat sejak awal pengerjaan.
Padahal, informasi mengenai nilai anggaran, sumber pembiayaan, identitas penyedia jasa, waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi pekerjaan penting diketahui masyarakat.
“Bagaimana publik mau percaya kualitasnya bagus kalau pekerjaan dari awal tidak memasang papan informasi publik? Sumber dana tidak jelas, CV yang mengerjakan pun tidak diketahui karena tidak ada papan informasi publik,” ungkapnya.
Ahmad juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan Dinas PRKP Kabupaten Karawang terhadap pekerjaan tersebut.
“Tidak terlihat pengawasan dari Dinas PRKP di lokasi. Apa akan menjamin pekerjaan itu bagus? Apa akan menjamin kualitas sesuai spesifikasi kalau kurang pengawasan dari dinas?” lanjutnya.
Meski demikian, penilaian mengenai kualitas pekerjaan masih memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan ketentuan kontrak.
Minta Inspektorat Audit Proyek
Ahmad meminta Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan audit terhadap proyek pembangunan jalan lingkungan di Desa Sedari.
Audit tersebut, menurutnya, perlu mencakup administrasi proyek, penggunaan anggaran, kesesuaian volume pekerjaan, kualitas pekerjaan, serta penelusuran terhadap dugaan uang koordinasi apabila ditemukan bukti awal yang memadai.
Ia juga meminta Dinas PRKP Kabupaten Karawang melakukan pengawasan secara serius terhadap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyedia jasa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, Ahmad meminta agar diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan pelanggaran serius yang memenuhi unsur dan persyaratan hukum, ia menilai sanksi administratif maupun tindakan lain sesuai mekanisme pengadaan pemerintah dapat dipertimbangkan.
Kepala Dinas PRKP Diminta Turun Langsung
Ahmad Alexa juga meminta Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang turun langsung kelokasi untuk melihat kondisi pekerjaan.
Menurutnya, pengawasan lapangan penting dilakukan agar pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah benar-benar sesuai perencanaan dan spesifikasi.
“Kepala Dinas PRKP Karawang turun dong ke lokasi. Kenapa seperti diam saja? Jangan hanya di kantor saja, Pak. Lihat pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya mengenai penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga menyangkut kualitas, transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sejumlah Pertanyaan Masih Menunggu Jawaban
Munculnya dugaan uang koordinasi Rp 3 juta tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Benarkah terdapat penyerahan uang sebesar Rp 3 juta? Siapa pihak yang menyerahkan dan menerima? Untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan? Apakah benar dana tersebut hanya disalurkan sebesar Rp 1 juta? Ke mana selisihnya apabila informasi tersebut benar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat disimpulkan kebenarannya tanpa keterangan resmi serta bukti yang dapat diverifikasi.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa Sedari, maupun Herlan terkait informasi dan tudingan yang disampaikan Ahmad Alexa.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Reporter: Wa Qosim
Komentar