HALMAHERA SELATAN | GEMAPROKLAMASI.com– Penolakan terhadap rencana operasional transportasi berbasis aplikasi Maxim di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali memanas.
Para pengemudi ojek lokal menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jumat (23/10/2026). Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap kehadiran Maxim yang dinilai berpotensi mengancam pendapatan serta keberlangsungan mata pencaharian pengemudi ojek lokal.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak memberikan rekomendasi operasional kepada Maxim sebelum persoalan yang menyangkut kepentingan dan mata pencaharian pengemudi lokal mendapatkan penyelesaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pengemudi mengkhawatirkan adanya persaingan tarif dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Menurut mereka, perbedaan tarif berpotensi membuat penumpang beralih sehingga berdampak terhadap pendapatan pengemudi ojek lokal yang selama ini menggantungkan kehidupan keluarga dari jasa transportasi.
Salah seorang orator aksi menegaskan bahwa pengemudi lokal tidak menerima begitu saja kehadiran Maxim di Kota Labuha.
“Kami menolak keras kehadiran Maxim di Kota Labuha. Pemerintah daerah harus mendengar aspirasi kami. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengorbankan mata pencaharian masyarakat lokal yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan keluarga,” tegasnya di hadapan massa aksi.
RAMLY MANUI: BELUM ADA REKOMENDASI
Di tengah polemik tersebut, Ramly Manui menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rekomendasi dari pemerintah daerah yang menjadi dasar bagi operasional Maxim di wilayah Halmahera Selatan.
Penegasan tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur terkait status operasional transportasi berbasis aplikasi tersebut.
Massa aksi pun meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status perizinan maupun rekomendasi yang berkaitan dengan keberadaan Maxim di Kota Labuha.
Menurut pengemudi lokal, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kehadiran sebuah perusahaan transportasi berbasis aplikasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini bekerja sebagai pengemudi ojek.
OJEK LOKAL ANCAM KEMBALI AKSI
Aksi jilid II disebut sebagai bentuk keseriusan para pengemudi dalam menyampaikan aspirasi. Mereka meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima tuntutan secara administratif, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat lokal.
Massa juga menyatakan akan kembali melakukan aksi apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan penyelesaian yang dianggap jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Mereka menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan bukan bertujuan menciptakan tindakan anarkis.
Para pengemudi berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat membuka ruang dialog antara pemerintah, pengemudi ojek lokal, serta pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan mengenai operasional transportasi berbasis aplikasi di Kota Labuha.
Waka Perwil
Alimudin
Komentar