HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA | GEMA PROKLAMASI.com– Dugaan pengabaian terhadap seorang pasien yang membutuhkan pertolongan medis di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan dan kecaman dari warga. Pemerintah Desa (Pemdes) Lemo-Lemo diduga tidak memprioritaskan permintaan keluarga pasien untuk menggunakan bodi atau longboat desa guna mengantarkan pasien ke Babang agar mendapatkan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, kawasan Marabose.
Pasien bernama Irfandi Kamarullah dilaporkan sedang sakit dan membutuhkan rujukan untuk memperoleh penanganan medis lebih lanjut. Namun, berdasarkan informasi dan keluhan warga yang diterima media, permintaan keluarga pasien agar menggunakan transportasi laut milik desa diduga tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa bodi desa justru digunakan untuk mengambil tenda di Desa Tawa, desa tetangga, guna memenuhi kebutuhan acara pernikahan anak Kepala Desa Lemo-Lemo, Hamisi Taher.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika informasi tersebut benar, maka persoalan ini bukan sekadar menyangkut penggunaan fasilitas desa, melainkan juga menyangkut skala prioritas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan kesehatan.
Pasien Butuh Pertolongan, Keluarga Mengaku Kecewa
Berdasarkan keterangan warga yang disampaikan kepada media, keluarga Irfandi Kamarullah telah meminta agar pasien diantarkan menggunakan bodi desa menuju Babang untuk melanjutkan perjalanan dan mendapatkan pengobatan di rumah sakit.
Keluarga pasien disebut berharap pemerintah desa dapat membantu menyediakan transportasi laut, mengingat kondisi pasien yang dilaporkan membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Namun, menurut informasi yang dihimpun, permintaan tersebut diduga tidak dipenuhi. Pada saat bersamaan, muncul informasi bahwa transportasi laut milik desa digunakan untuk mengambil tenda di Desa Tawa yang disebut berkaitan dengan persiapan pernikahan anak kepala desa.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Warga mempertanyakan mengapa kebutuhan seorang pasien yang hendak mendapatkan pengobatan tidak diprioritaskan, sementara kepentingan pengambilan perlengkapan acara pernikahan justru diduga memperoleh fasilitas transportasi desa.
“Orang sakit meminta diantar ke Babang untuk berobat ke rumah sakit, tetapi bodi desa tidak mau digunakan untuk mengantar pasien. Anehnya, bodi desa justru dipakai untuk mengambil tenda di Desa Tawa untuk kepentingan pernikahan anak kepala desa,” ungkap seorang warga yang meminta persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
Warga tersebut menilai bahwa pelayanan kepada masyarakat semestinya menjadi prioritas pemerintah desa, terlebih ketika menyangkut kondisi kesehatan dan kebutuhan rujukan pasien.
Meski demikian, alasan pihak pemerintah desa tidak menggunakan bodi desa untuk mengantar pasien tersebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada kepala desa maupun pihak terkait.
Kepala Desa Disebut Mengetahui Kondisi Pasien
Warga juga menyampaikan bahwa pemerintah desa, termasuk Kepala Desa Lemo-Lemo, Hamisi Taher, diduga telah mengetahui kondisi pasien serta permintaan keluarga agar pasien diantarkan ke Babang.
Atas dasar itu, warga mempertanyakan apakah kepala desa telah menerima laporan tersebut dan langkah apa yang diambil untuk memastikan pasien mendapatkan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan.
“Kalau pemerintah desa sudah mengetahui ada warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan, seharusnya persoalan itu segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan ketika sedang membutuhkan bantuan,” ujar warga tersebut.
Menurut warga, keberadaan fasilitas transportasi laut milik desa semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk menunjang kebutuhan pelayanan publik di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Dalam situasi darurat atau ketika pasien membutuhkan rujukan, koordinasi yang cepat antara pemerintah desa, keluarga pasien, petugas kesehatan, dan pihak transportasi menjadi sangat penting.
Karena itu, dugaan tidak diprioritaskannya permintaan keluarga pasien perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kepentingan pribadi atau keluarga pejabat lebih diutamakan daripada kebutuhan masyarakat.
Fasilitas Desa Bukan untuk Kepentingan Pribadi
Penggunaan bodi atau longboat desa dalam kegiatan pengambilan tenda untuk keperluan pernikahan anak kepala desa juga menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi.
Warga mempertanyakan dasar penggunaan fasilitas tersebut, apakah merupakan kegiatan resmi pemerintah desa, kegiatan sosial yang telah disepakati, atau penggunaan untuk kepentingan pribadi keluarga kepala desa.
Apabila fasilitas desa digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penggunaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan aturan, status aset, sumber pembiayaan operasional, serta ketentuan yang berlaku. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata dugaan.
Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan fasilitas yang dikelola dapat dimanfaatkan secara tepat, transparan, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Apalagi, ketika terdapat warga yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pemerintah desa diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat.
Persoalan ini pun menjadi ujian bagi Pemdes Lemo-Lemo dalam membuktikan bahwa pelayanan kepada warga benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar kewajiban administratif.
Warga Desak Bupati Basam Kasuba Turun Tangan
Menyikapi persoalan tersebut, warga meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, agar segera memanggil Kepala Desa Lemo-Lemo, Hamisi Taher, untuk meminta penjelasan mengenai dugaan tidak dipenuhinya permintaan keluarga pasien serta penggunaan bodi desa untuk mengambil tenda di Desa Tawa.
Warga juga mendesak agar pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan evaluasi terhadap pelayanan Pemdes Lemo-Lemo, termasuk tata kelola dan pemanfaatan fasilitas transportasi desa.
Menurut warga, evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah keputusan yang diambil pemerintah desa telah sesuai dengan tugas pelayanan publik, ketentuan penggunaan aset desa, dan kepentingan masyarakat.
Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, warga meminta agar pemerintah daerah mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bupati Basam Kasuba harus segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Desa Lemo-Lemo. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru tidak mendapatkan perhatian, sementara fasilitas desa diduga digunakan untuk kepentingan keluarga kepala desa. Jika memang terbukti ada pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan,” tegas warga.
Warga berharap persoalan ini tidak berhenti sebagai keluhan semata, tetapi menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan fasilitas kesehatan.
Klarifikasi Pemdes Lemo-Lemo Masih Ditunggu
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Lemo-Lemo, Hamisi Taher, masih dalam upaya konfirmasi oleh media untuk memperoleh penjelasan mengenai dugaan tersebut. Media juga perlu memperoleh keterangan mengenai kondisi terkini Irfandi Kamarullah, apakah pasien telah mendapatkan transportasi dan penanganan medis lanjutan, serta apa alasan bodi desa tidak digunakan untuk memenuhi permintaan keluarga pasien.
Klarifikasi dari pemerintah desa penting untuk memberikan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai persoalan ini.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti laporan tersebut agar pelayanan publik di Desa Lemo-Lemo berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, ketika seorang warga membutuhkan pertolongan kesehatan, kecepatan respons dan kepedulian terhadap keselamatan pasien harus menjadi perhatian utama.
Jangan sampai dugaan persoalan penggunaan fasilitas desa mengalahkan tujuan utama keberadaan pemerintah desa, yakni melayani dan melindungi kepentingan masyarakat.
Reporter: Alimudin
Komentar