BITUNG, SULAWESI UTARA – Sebuah skandal pemerasan yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum di laut akhirnya terbongkar. Seorang pengusaha di Kota Bitung mengaku sudah tidak kuat lagi menjadi sapi perah oknum anggota KPLP yang nota bene adalah seorang Nakhoda Kapal Patroli berinisial YST. 18/10/2026.
Kisah pilu ini bukan terjadi sehari dua hari, melainkan diduga sudah berlangsung hampir satu tahun penuh. Sebuah praktik pungli yang terstruktur, sistematis, dan penuh dengan nuansa ancaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KRONOLOGI PUNGLI BERDASARKAN BUKTI:
Semuanya berawal sejak Oktober 2025. Saat itu, oknum YST yang menjabat sebagai Nakhoda Kapal Patroli KPLP diduga mulai mendekati pengusaha tersebut. Dengan dalih pengawasan dan kewenangan yang ia miliki sebagai nakhoda kapal patroli, YST diduga mewajibkan pengusaha tersebut untuk memberikan upeti kepadanya setiap bulan.
Nilainya tidak main-main, sejumlah JUTAAN RUPIAH SETIAP BULAN.
Pengusaha tersebut yang merasa usahanya terancam, akhirnya terpaksa menuruti permintaan tersebut. Ia mulai mentransfer sejumlah uang kepada YST.
Bukti transfer yang ada menunjukkan aliran dana tersebut mengalir rutin tanpa putus:
Oktober 2025 – Ada transfer.
November 2025 – Ada transfer.
Desember 2025 – Ada transfer.
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, hingga Juli 2026 – Semuanya ada bukti transfernya.
Artinya, selama 10 bulan berturut-turut, pengusaha tersebut diduga wajib menyetor upeti kepada YST.
JIKA TIDAK DIBERIKAN, DIANCAM.
Yang membuat pengusaha tersebut semakin tertekan adalah cara YST menagih. Apabila upeti tersebut telat atau tidak diberikan, oknum YST diduga melakukan penekanan-penekanan dengan berkata-kata yang sudah bernada ancaman.
Kata-kata ancaman tersebut membuat pengusaha merasa usahanya akan diganggu, dipersulit, bahkan dihentikan operasionalnya jika tidak menuruti kemauan YST. Sebagai pengusaha kecil yang hanya ingin mencari makan dengan tenang di Bitung, ia pun tak punya pilihan selain terus membayar.
TIDAK ADA KAPOK, 10 OKTOBER MASIH NAGIH LEWAT WA.
Puncaknya adalah pada tanggal 10 Oktober. Padahal, berdasarkan bukti, pengusaha tersebut sudah menyetor upeti sampai Juli 2026. Namun, pada tanggal 10 Oktober, oknum YST tersebut masih saja menghubungi pengusaha tersebut melalui via WhatsApp untuk meminta pungli lagi.
Chat WA tersebut masih tersimpan rapi sebagai bukti tambahan bahwa oknum YST diduga tidak pernah berhenti dan merasa kebal hukum. Ia masih berani meminta pungli meskipun sudah menerima 10 bulan upeti.
“Ini sudah keterlaluan. Sudah 10 bulan saya kasih, 10 Oktober kemarin dia masih WA saya minta lagi. Saya mohon pimpinan KPLP bertindak,” ujar pengusaha tersebut dengan nada putus asa.
TUNTUTAN TEGAS:
Melihat bukti-bukti yang ada, yakni bukti transfer Oktober 2025 sampai Juli 2026 dan bukti chat WA tanggal 10 Oktober yang masih meminta pungli, maka kami mendesak:
1. Kepada Pimpinan Institusi KPLP, baik Kepala Kantor KSOP Kelas I Bitung, Kepala Pangkalan PLP, dan Direktur KPLP di Ditjen Hubla Jakarta: Tolong Buka Mata! Tindak tegas oknum anggota KPLP yang melakukan pungli dan pemerasan tersebut. Seorang Nakhoda Kapal Patroli seharusnya menjaga laut dari kejahatan, bukan malah menjadi penjahat pemeras pengusaha. Copot jabatan YST sebagai Nakhoda, periksa, dan berikan sanksi tegas. Jangan lindungi oknum pemeras!
2. Kepada Pihak Kepolisian, Kapolres Bitung dan Kapolda Sulut: Kami minta untuk segera menindaklanjuti terkait perbuatan oknum tersebut. Ini adalah dugaan tindak pidana pemerasan dan pungli yang meresahkan dunia usaha. Periksa YST, panggil, dan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan sampai pengusaha di Bitung takut melaut karena ulah satu oknum.
Kami tunggu ketegasan pimpinan KPLP dan APH
DN
Komentar