EKS GUDANG PT EZRA DI MANEMBO-NEMBO ATAS DISOROT! AKTIVITAS HINGGA SUBUH TERPANTAU, NAMA MARCO DAN AI DISEBUT—POLISI DITANTANG BONGKAR SIAPA DALANG SEBENARNYA!
BITUNG, SULAWESI UTARA — 14 Oktober 2026 – Dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Bitung kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke sebuah gudang yang disebut sebagai bekas fasilitas PT Ezra Ezar Karunia Jaya, berlokasi di Jalan Stadion 2 Saudara, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kota Bitung.
Gudang tersebut diduga kembali menjadi lokasi aktivitas bongkar-muat dan penampungan Bio Solar bersubsidi pada malam hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan besarnya: siapa yang sebenarnya mengendalikan aktivitas di lokasi tersebut, dari mana pasokan BBM berasal, dan ke mana solar itu didistribusikan?
Berdasarkan informasi investigasi lapangan yang dipublikasikan akun Facebook Sulut Banua, aktivitas mencurigakan dilaporkan berlangsung sejak pukul 20.05 WITA pada 13 Oktober 2026 hingga sekitar pukul 04.28 WITA keesokan harinya.
Lokasi yang menjadi sorotan berada pada titik koordinat 1.436277, 125.107733.
Apabila aktivitas tersebut terbukti berkaitan dengan penyelewengan BBM bersubsidi, persoalannya bukan sekadar keberadaan gudang penampungan. Ini menyangkut potensi kejahatan distribusi energi yang dapat merampas hak masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pelaku usaha yang berhak menerima subsidi negara.
NAMA MARCO DAN AI MUNCUL, APARAT DIMINTA TELUSURI PERAN MASING-MASING!
Informasi yang beredar menyebut nama Marco sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan pengendalian aktivitas operasional di lapangan.
Sementara itu, seseorang berinisial AI disebut memiliki keterkaitan dengan fasilitas gudang yang menjadi sorotan.
Namun, keterlibatan maupun tanggung jawab kedua pihak tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Disebutkan pula bahwa pihak yang dikaitkan dengan gudang belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi. Meski demikian, belum adanya tanggapan tidak dapat dijadikan bukti bahwa aktivitas di lokasi tersebut ilegal.
Justru di sinilah kepolisian harus hadir: memeriksa fakta, menguji legalitas, menelusuri dokumen distribusi, dan memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dibiarkan berlangsung.
KAPOLRES BITUNG DITANTANG BUKTIKAN KETEGASAN: PERIKSA GUDANG, TELUSURI PASOKAN, UNGKAP JARINGAN!
Sorotan publik kini mengarah kepada jajaran Polres Bitung.
Kapolres Bitung beserta Satuan Reserse Kriminal didesak segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas gudang tersebut.
Jangan sampai dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi terus menjadi cerita berulang tanpa kejelasan penanganan hukum!
Ada sejumlah pertanyaan mendesak yang harus dijawab melalui penyelidikan:
PERTAMA: Apakah gudang tersebut memiliki izin resmi untuk menyimpan, menampung, atau menjalankan kegiatan niaga BBM?
KEDUA: Dari mana asal Bio Solar yang diduga masuk ke lokasi tersebut? Apakah berasal dari jalur distribusi resmi atau terdapat indikasi penyimpangan?
KETIGA: Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan pengangkut, operasional gudang, serta aliran transaksi BBM?
KEEMPAT: Apakah aktivitas malam hari tersebut pernah menjadi objek pengawasan atau pemeriksaan aparat sebelumnya?
KELIMA: Jika ditemukan unsur tindak pidana, apakah kepolisian siap menindak seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang membiayai dan menikmati keuntungan?
Publik membutuhkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan yang terus bergulir tanpa kepastian.
JANGAN BIARKAN SOLAR SUBSIDI MENJADI LADANG KEUNTUNGAN ILEGAL!
Bio Solar bersubsidi bukan komoditas yang boleh diperdagangkan secara bebas di luar ketentuan hukum.
Setiap liter BBM bersubsidi yang diselewengkan berpotensi mengurangi akses masyarakat yang berhak mendapatkannya.
Apabila ditemukan bukti penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi, aparat dapat menerapkan ketentuan hukum yang relevan, termasuk Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Karena itu, pemeriksaan terhadap gudang eks PT Ezra tidak boleh berhenti pada pengecekan fisik bangunan. Penelusuran harus mencakup asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, legalitas penyimpanan, pihak pengendali operasional, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan distribusi yang lebih luas.
Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan memenuhi persyaratan hukum, langkah penggeledahan, penyitaan, maupun pemasangan garis polisi harus dilakukan sesuai prosedur.
PUBLIK MENUNGGU TINDAKAN NYATA, BUKAN SEKADAR JANJI PENERTIBAN!
Kepolisian tidak boleh membiarkan dugaan penyalahgunaan subsidi energi menggantung tanpa kejelasan.
Jika aktivitas gudang tersebut legal, tunjukkan dasar perizinannya dan sampaikan hasil pemeriksaan secara transparan.
Namun, jika ditemukan pelanggaran hukum, tindak tegas tanpa pandang bulu!
Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti menjadikan BBM bersubsidi sebagai sumber keuntungan ilegal.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas pengawasan distribusi BBM dan patroli malam di wilayah hukum Polres Bitung.
Negara tidak boleh kalah oleh jaringan penyalahgunaan subsidi. Hukum harus hadir bukan hanya ketika persoalan viral, melainkan sejak indikasi pelanggaran ditemukan.
DESAKAN TERBUKA KEPADA POLRES BITUNG:
PERIKSA GUDANGNYA!
TELUSURI ASAL SOLARNYA!
UNGKAP PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB!
TINDAK TEGAS JIKA TERBUKTI MELANGGAR HUKUM!
JANGAN BIARKAN HAK RAKYAT KECIL DIDUGA DIJARAH MELALUI PENYIMPANGAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI!
Sumber informasi awal: Facebook Sulut Banua
Lokasi: Jalan Stadion 2 Saudara, Manembo-nembo Atas, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Waktu aktivitas yang dilaporkan: 13–14 Oktober 2026, pukul 20.05–04.28 WITA.
Status informasi: Dugaan yang memerlukan verifikasi independen, konfirmasi pihak terkait, dan penyelidikan aparat penegak hukum.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pihak-pihak yang disebut memiliki hak jawab dan hak klarifikasi. Penyebutan nama tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan sebelum adanya pembuktian melalui proses hukum.
DN
Komentar